“Negara bekerja berdasarkan dokumen resmi. Jika arsip kewilayahan tidak terkonsolidasi dengan baik, maka daerah akan lemah dalam argumentasi administratif,” ujarnya dalam forum tersebut.
Pihak ANRI menjelaskan bahwa arsip kolonial hingga pascakemerdekaan yang berkaitan dengan batas wilayah kerap tersebar di berbagai koleksi. Proses penelusuran membutuhkan riset lintas sumber dan koordinasi intensif. Jambi sendiri diketahui telah memiliki naskah sumber berjudul Citra Jambi dalam Arsip yang terbit pada 2006 dan dapat dijadikan referensi awal untuk penguatan data historis.
Arsip Sebagai Fondasi Peradaban
Dalam pertemuan itu, Komisi I juga menekankan bahwa arsip bukan sekadar catatan administratif, melainkan bagian dari fondasi peradaban bangsa.
Ketua Komisi I Hapis Hasbiallah menyampaikan bahwa banyak konflik batas wilayah di tingkat desa hingga provinsi bermula dari lemahnya dokumentasi dan data historis yang terverifikasi
Menurutnya, penguatan arsip tidak hanya relevan untuk sejarah, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan konflik dan penguatan tata kelola pemerintahan.