Warga menceritakan ironi pahit dengan gaji pokok yang relatif kecil, para pekerja kerap mengalami pemotongan yang nilainya fantastis, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tanpa alasan jelas.ujarnya.
Belum lagi praktik tekanan psikologis, ancaman, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Bahkan ada warga yang baru saja kembali bekerja, tiba-tiba dipecat dengan dalih yang tak jelas.tegas Boy.
"Bagaimana kami mau hidup nyaman? Kami orang tua harus menyaksikan anak-anak kami bekerja keras tapi haknya dirampas. Kalau ada yang berani bersuara, ancaman pemecatan langsung diterima. Ini penindasan, bukan tempat bekerja," tegas perwakilan Aliansi Masyarakat.
Anggota Dewan Bongkar Ketidakberpihakan TIMDU
Puncak ketegangan terjadi saat Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Amin Hudori, menyuarakan sikap tegasnya. Ia menilai keberadaan TIMDU yang dulunya dibentuk di bawah pimpinan Zamhuri adalah langkah yang sepihak dan jelas-jelas tidak berpihak pada kepentingan rakyat Menurutnya.
"RDP ini tidak bisa dilanjutkan seperti ini,dan Kami pihak DPRD harus turun mengecek langsung ke lokasi dan akan di hadiri juga oleh perwakilan masyarakat peduli sungai buluh dan TIMDU.
Karena TIMDU yang dibentuk waktu itu adalah sepihak. Mereka tidak berpihak ke masyarakat, tapi malah jadi juru bicara perusahaan. Ini harus diluruskan," tegas Amin Hudori di hadapan forum.